Visi dan Misi

VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Perumusan visi dan misi jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra-PD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

 

Visi Perangkat Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Perangkat Daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Perangkat Daerah baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

 

 

Kriteria suatu rumusan visi Perangkat Daerah antara lain :

  • Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang;
  • Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
  • Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan Perangkat Daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
  • Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

 

Untuk memenuhi kriteria tersebut maka visi Perangkat Daerah yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai beriku t:

  • Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah (imaginable);
  • Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (desirable);
  • Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (feasible);
  • Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (focused);
  • Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexible);
  • Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicable); dan
  • Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

 

 

Visi Bappeda Kabupaten Tanggamus merupakan tindak lanjut dari misi kesatu, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018. Pada misi kesatu yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan pada misi ketiga disebutkan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi terbarukan. Kemudian misi kelima, keenam dan ketujuh masing-masing yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis mitigasi bencana; mengembangkan ekonomi kreatif, kebudayaan, pariwisata dan sistem inovasi daerah; meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat yang agamis. Dengan demikian visi Bappeda Kabupaten Tanggamus pada dasarnya sebagai turunan di tingkat operasional untuk mencapai misi Kabupaten Tanggamus Tahun 2013– 2018.

 

Bappeda Kabupaten Tanggamus sebagai koordinator perencanaan pembangunan mempunyai keinginan dan mendukung upaya pencapaian Visi Kabupaten Tanggamus dengan upaya yang dituangkan dalam Visi Bappeda Kabupaten Tanggamus yaitu :

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Berkelanjutan

 

Dari visi diatas memuat dua kalimat kunci yaitu perencanaan pembangunan yang berkualitas

dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas mengandung makna sebagai perencanaan  pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan dapat diaplikasikan ke berbagai sektor pembangunan dengan memadukan  berbagai aspirasi baik secara bottom up maupun top down melalui penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi serta sumber daya manusia berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Sedangkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

bermakna bahwa Bappeda ingin mewujudkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus yang berkesinambungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan serta selaras dengan lingkungan dalam rangka untuk mendukung perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

 

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi.

 

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu. Untuk memberi penekanan atas keyakinan bahwa target dapat dicapai pada akhir periode perencanaan maka pernyataan visi dapat secara spesifik menyebutkan waktu capaian.

 

Misi Perangkat Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah. Rumusan misi Perangkat Daerah yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi Perangkat Daerah yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Perangkat Daerah.

 

Rumusan misi dalam dokumen Renstra-PD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

 

Kriteria suatu rumusan misi :

  • Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi Perangkat Daerah.
  • Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
  • Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa misi juga menyangkut komitmen pada stakeholder utama atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan terlebih dahulu kepada stakeholder utama pembangunan, dalam hal ini masyarakat daerah (secara keseluruhan), Perangkat Daerah (pelaku organisasi), pelaku ekonomi di daerah, dan stakeholder pembangunan daerah lainnya.

 

Sejalan dengan Visi Bappeda Kabupaten Tanggamus, maka  Misi yang telah dirumuskan dituangkan dalam pernyataan Misi sebagai berikut  :

  • Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
  • Mewujudkan koordinasi yang efektif antar pelaku pembangunan.
  • Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
  • Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

 

Untuk mewujudkan misi pertama yaitu perencanaan pembangunan yang berkualitas diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang terpadu melalui 4 (empat) langkah yaitu : Langkah pertama adalah menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman kepada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

 

Misi kedua  yaitu mewujudkan koordinasi yang efektif antar pelaku pembangunan dapat terlaksana bila ada komitmen bersama baik ekskutif, legislatif maupun stakeholders dalam rangka menuju masyarakat Tanggamus yang tangguh dan sejahtera.

 

Misi ketiga yaitu melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Maksudnya adalah mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut diatas untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang  tertuang dalam rencana kerja. Selanjutnya Kepala Bappeda  menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

 

Sedangkan misi keempat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur perencana melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis perencana, seminar-seminar tentang perencanaan pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kemampuan SDM perencana diharapkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan semakin baik.

 

  • TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

 

Tujuan merupakan penjabaran Visi Bappeda Kabupaten Tanggamus yang lebih sepesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

 

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Tanggamus menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

  • Misi I : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran :

  1. Terumuskannya kebijakan umum pembangunan daerah yang integratif dan akuntabel;
  2. Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan;
  3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah.

 

  • Misi II : Mewujudkan koordinasi yang efektif antar pelaku pembangunan.

Tujuan :

Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor pembangunan.

Sasaran :

  1. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor pembangunan;
  2. Meningkatnya bentuk kerjasama pembangunan dengan daerah lain dalam pegembangan kawasan strategis.

 

  • Misi III : Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan berkesinambungan.

Tujuan :

Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan berkesinambungan.

Sasaran :

Meningkatnya implementasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan inovatif.

 

  • Misi IV : Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Tujuan :

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional, berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Sasaran :

  1. Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan disiplin aparatur;
  2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.

 

  • STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

 

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

  • Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

  1. Aspek Kekuatan (S)

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda, yaitu:

  • Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai.
  • Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;
  • Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi;
  • Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan;
  • Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah;
  • Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  • Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;
  • Lokasi kantor cukup strategis;
  • Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang memadai;
  • Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;
  • Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan;
  • Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;
  • Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD;
  • Database mengenai statistik Kabupaten Tanggamus diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali);
  • Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola;
  • Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;
  • Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun dan dikembangkan.

 

  1. Aspek Kelemahan (W)

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda sebagai berikut :

  • Belum optimalnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal;
  • Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana;
  • Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur;
  • Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata;
  • Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;
  • Manajemen jabatan fungsional belum optimal
  • Tidak berimbangnya jumlah personil dengan kapasitas gedung;
  • Penggunaan dan perawatan kendaraan operasional belum optimal;
  • Barang inventaris belum terkelola secara baik;
  • Tidak adanya tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor;
  • Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor;
  • Belum memadainya sarana instalasi listrik dalam mendukung aktivitas Bappeda;
  • Belum diterapkannya efisiensi penggunaan listrik dan air;
  • Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;
  • Proses pertanggungjawaban keuangan semakin rigid;
  • Fungsi dan peran Bappeda dalam TAPD masih lemah sehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran;
  • Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan;
  • Belum ada sistem baku yang mengatur proses swakelola diluar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  • Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda.

 

  • Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu :

  1. Aspek Peluang (O)

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda, yaitu :

  • Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
  • Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  • Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien;
  • Fungsi dalam struktur Bappeda semakin lengkap;
  • Kabupaten Tanggamus diberikan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan;
  • Pesatnya perkembangan Kabupaten Tanggamus di beberapa sektor pembangunan;
  • Participatory planning semakin optimal;
  • Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;
  • Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan anggaran dari provinsi;
  • Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha/swasta;
  • Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi Kabupaten Tanggamus.

 

  1. Aspek Ancaman (T)

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kabupaten Tanggamus, sebagai berikut :

  • Inkonsistensi Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur mengenai perencanaan;
  • Perencanaan masih bersifat sektoral;
  • Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;
  • Perkembangan kawasan/wilayah tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;
  • Adanya regulasi yang membatasi kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta;
  • Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan;
  • Tuntutan representasi dalam proses rencana pembangunan semakin kuat;
  • Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil;
  • Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karakteristik masyarakat Kabupaten Tanggamus;
  • Pertumbuhan investasi belum sejalan dengan dokumen perencanaan yang berlaku.
  • Masyarakat kreatif memiliki road mapnya sendiri.

 

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda dalam mengemban tugas dan kewenangannya,

Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya.

 

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Tanggamus secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan :

  • Strengts – Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
  • Weakness – Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
  • Strengts – Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
  • Weakness – Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus
Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus

 
Copyright © 2019 - Bappeda Tanggamus
All Rights Reserved
Dengan Memperingati HUT Tanggamus ke-22, Kita Ciptakan Kreativitas dan Inovasi Menuju Perubahan Tanggamus yang Maju dan Sejahtera
Selamat Datang di Situs Web Resmi Bappelitbang Tanggamus